IEU-CEPA Mandeg jadi Biang Kerok Perdagangan RI Kalah dari Vietnam

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut mandegnya perundingan perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa hingga  nasionalisme menjadi biang kerok Indonesia kalah dagang dari Vietnam.

Ia mengatakan Vietnam lebih kecil dan berpenduduk lebih sedikit dari Indonesia, tetapi volume ekspor sepatunya ke Uni Eropa (UE) bisa empat kali lipat.

Bahkan, Vietnam berada di posisi pertama dalam perdagangan sepatu, menggusur Indonesia.

Menurutnya, ada andil Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang diklaim Zulhas pembahasannya mandek dalam 8 tahun. Ini membuat produk-produk Indonesia masih dipungut bea masuk saat tiba di benua biru, beda dengan Vietnam yang gratis.

“Terus saya berunding, apa sih yang bikin kita enggak kelar perjanjian itu (IEU-CEPA), salah satunya belanja pemerintah. Saya tanya, ‘Dari Kemendag kenapa kita enggak mau? Ini Pak, nasionalisme’. Lah nasionalismenya sempit,” ujarnya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

“Saya bilang, ‘Kenapa takut? Buka saja procurement (pengadaan) program pemerintah’. Kemendag ditawari pengusaha lokal, masa kalah sama UE? Ndak akan kalah, buka saja! Sekarang kita oke, buka,” sambung Zulhas.

Selain itu, Zulhas menyoroti beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam bisnis komersial. Pada akhirnya, Uni Eropa ogah berbisnis dengan Indonesia.

Ia mengatakan bisnis komersial berbeda dengan penugasan pemerintah. Zulhas menegaskan tidak masalah dengan aturan TKDN untuk penugasan, asalkan bukan bisnis komersial.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan kepada kementerian/lembaga (K/L) agar membelanjakan duit negara ke produk lokal, bukan barang-barang impor. Bahkan, Jokowi mengancam akan memangkas anggaran K/L bandel yang tak patuh.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu menyebut ancaman tersebut akan masuk dalam skema reward dan punishment.

“Reward and punishment merupakan arahan Pak Presiden (Jokowi) pada temu bisnis lalu. Saat ini sudah dalam tahap penyelesaian, di mana dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) salah satunya kita buat adalah indeks kepatuhan untuk belanja produk dalam negeri,” jelasnya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

“Salah satu usulannya, bagi K/L yang tidak membeli produk dalam negeri, maka anggarannya dikurangi. Tentu saja ini cukup kontroversial,” imbuh Odo.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)