Revisi UU IKN Ditargetkan Beres Oktober 2023

Jakarta, CNN Indonesia —

DPR RI menyebut revisi Undang-undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ditargetkan beres Oktober 2023.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengatakan sudah mengantongi surat presiden (Surpres) revisi UU IKN ini tepat sebelum masa reses. Nantinya, pembahasan bakal dimulai setelah masa reses DPR usai.

“Sekarang DPR sedang reses dan akan rapat lagi 16 Agustus, lalu kemudian DPR masuk masa sidang dari 16 Agustus-3 Oktober. Jadi, kita semua berharap agar paling lambat itu 3 Oktober RUU ini selesai,” kata Inosentius dalam Konsultasi Publik Revisi UU IKN yang disiarkan di YouTube IKN Indonesia, Jumat (4/8).

“Karena kalau lewat dari itu, kesibukan semakin banyak. Anggota dewan muncul nama di mana tempat mereka bertarung (kampanye). Sehingga melalui konsultasi publik hari ini, esensinya musyawarah dan gotong royong. Kita sama-sama terlibat proses penyusunan RUU jadi UU,” tambahnya.

Dari bahan paparannya, Inosentius memetakan pembahasan akan berlangsung dalam dua tahap, yakni pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II.

Nantinya, tahap pertama berisi pengantar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang disambut pengantar DPD serta pandangan fraksi-fraksi DPR. Lalu, pembahasan dilanjutkan ke tahap kedua dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Diharapkan awal September (2023) RUU ini sudah selesai dibahas di DPR. Kemudian, dikirim ke Presiden (Jokowi) untuk ditetapkan ataupun disahkan menjadi UU,” tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga merinci beberapa isu yang disorot dalam draf RUU itu, antara lain masalah pertanahan, kewenangan lembaga, hingga urusan pembiayaan pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)