Menakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Jakarta, CNN Indonesia —

Sistem penggajian pegawai negeri sipil (PNS) dianggap belum merata sehingga perlu revisi dilakukan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Aba Subagja menjelaskan hingga saat ini masih ada PNS yang menerima gaji dengan lancar, tapi ada juga yang seret.

“Sistem penggajian kita belum merata. Padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata,” ujarnya dalam diskusi forum DPR RI, Selasa (1/8).

Aba berharap perbaikan sistem gaji ini bisa berdampak pada berkurangnya kecurangan yang biasanya dilakukan oleh PNS, terutama yang ada di daerah. Sebab, ketimpangan gaji paling tinggi memang terlihat dari PNS Pusat dan PNS Daerah.

“Di daerah harus lebih dilindungi lagi, karena politik di daerah akan berbeda dengan kita (di pempus). Dia (PNS daerah) suruh netral tapi susah. Mereka bilang kalau kami netral, karir kami ikut netral. Ini yang repot,” jelas Aba.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah membenarkan pernyataan Aba. Ketimpangan gaji antara PNS utamanya di ibu kota dan daerah sangat lebar sehingga harus dilakukan perbaikan.

Menurut Trubus, saat ini sistem penggajian yang paling adil untuk diterapkan adalah gaji tunggal. Jadi tunjangan yang selama ini membedakan total penghasilan atau take home pay PNS dijadikan satu kesatuan.

“Kalau mau yang ideal penggajian PNS menggunakan single salary atau penggajian tunggal. Jadi tunjangan-tunjangan dijadikan satu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Trubus menilai memang tak bisa semua gaji PNS sama karena harus mempertimbangkan biaya hidup di tempatnya berada dan beban pekerjaannya. Namun, setidaknya dengan gaji tunggal ketimpangan bisa diperkecil.

“Jadi bisa dibuat grade per kelas saja. Jadi bekerja sesuai grade, kalau beban besar ya dapat grade besar dengan nilai lebih besar juga. Tapi yang bebannya kerjanya sama ya gradenya sama mau dia di daerah atau di kota,” jelasnya.

Namun, ia berharap wacana perubahan sistem penggajian ini betul-betul dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, saat pembahasan UU 5/2014 lalu sistem penggajian sudah jadi isu penting tapi tak terlaksana sampai saat ini direvisi lagi aturan tersebut.

“Persoalan ini sudah lama. Ini seperti kaset rusak yang diputar berulang kali. KemenPANRB selalu lempar wacana dan nggak eksekusi. Memang tidak mudah karena kadang terbentur oleh kepentingan politik dan tergantung APBN juga,” imbuhnya.

Padahal dari sejak lama sudah diketahui bahwa ketimpangan gaji antara PNS di kota dan daerah sangat lebar.

“Di daerah penyuluh-penyuluh itu memang betul air mata, kalau di Jakarta mata air betul, gaji besar-besar tapi kerja nggak ada. Ini jadi problem bagaimana pemerintah harus membenahi semua,” kata Trubus.

Lagipula, dengan sistem gaji tunggal ini, ia menilai APBN juga akan lebih sehat. Sebab, saat ini belanja negara paling besar untuk birokrasi dan non birokrasi relatif kecil. Selain itu, sistem gaji tunggal dinilai lebih transparan. Tak akan ada lagi permainan politik seperti saat ini, di mana kenaikan gaji PNS biasanya dimanfaatkan untuk menarik simpati para abdi negara.

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik UI Roy Valiant Salomo menilai untuk membuat sistem gaji yang ideal bagi PNS, maka harus ada mengacu pada empat hal penting.

Pertama, menetapkan standar penggajian yang dikaitkan dengan minimum gaji yang harus diterima untuk dapat hidup layak apapun beban kerja serta resiko yang dihadapinya.

“Jadi dapat kita katakan jumlah minimum yang harus diterima oleh semua PNS,” kata Roy.

Kedua, mempertimbangkan beban kerja serta resiko kerja yang dihadapi oleh PNS tertentu karena karakter dari pekerjaan tiap abdi negara berbeda-beda.

Ketiga, melihat kinerja dari setiap PNS. Saat ini memang ada beberapa Kementerian/Lembaga yang memberikan bonus kepada PNS nya yang memiliki kinerja baik, tapi hal tersebut belum merata.

Keempat, sistem penggajian harus juga mempertimbangkan tingkat kemahalan dari daerah tempat di mana PNS bekerja. Sebab, setiap wilayah memiliki biaya hidup yang dikeluarkan per bulan berbeda-beda.

“Keempat hal di atas harus diramu untuk membentuk sistem atau struktur gaji PNS,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)