Jokowi ke Bahlil soal IMF ‘Ganggu’ Nikel RI: Lawan

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berbagi cerita ketika Presiden RI Joko Widodo didesak oleh berbagai pihak setelah Indonesia resmi menyetop kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2020.

Desakan itu, kata Bahlil, datang dari Uni Eropa hingga Dana Moneter Internasional (IMF).

Semua itu bermula ketika Jokowi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih atau ore nikel sekitar tiga tahun lalu.

Kebijakan itu dikeluarkan tidak lama setelah Bahlil menjabat menteri. Ia juga masih menjadi pengusaha tambang, sehingga kebijakan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap bisnisnya.

“Waktu itu saya baru menjabat empat hari. Saya waktu itu jadi pengusaha juga, pengusaha tambang,” ujar Bahlil dalam Festival Gen Z yang tayang via YouTube, Sabtu (8/7).

“Saya harus menyetop ekspor nikel, di saat yang sama saya punya 300 ribu di pelabuhan. Tapi karena perintah presiden, saya lakukan,” lanjutnya.

Kebijakan hilirisasi itu pun disebut membuahkan hasil bagi pendapatan negara. Bahlil menjelaskan nilai ekspor dari hasil hilirisasi nikel pada 2022 naik hingga 10 kali lipat menjadi US$30 miliar.

Angka itu melampaui nilai ekspor dari nikel pada 2017-2018 yang hanya mencapai US$3,3 miliar. Namun, capaian positif itu lalu menimbulkan desakan dari negara-negara lain.

Desakan pertama datang dari Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa memprotes kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut.

WTO kemudian memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu. Namun,Bahlil mengatakan bahwa Jokowi tidak tinggal diam dan melakukan banding atas putusan tersebut.

“Ini bagus untuk negara kita, tapi Uni Eropa membawa kita ke WTO. Meminta agar kebijakan negara Indonesia untuk melarang ekspor ore nikel jangan diteruskan,” ujarBahlil.

“Saya tanya bapak Presiden. kata bapak Presiden negara ini sudah berdaulat, maju terus dan lawan. [Akhirnya] kita hadapi di WTO, sekarang kita banding,” lanjutnya.

Desakan lain datang dari IMF yang baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia mengkaji ulang larangan ekspor ore nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis pada Minggu (25/6).

Namun, Jokowi juga disebut tidak gentar dengan upaya jegalan IMF tersebut. Ia meminta Bahlil dan jajaran menteri menyikapi rekomendasi itu dengan penolakan tegas.

“Mereka [IMF] merekomendasikan agar kalau bisa pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan [ekspor] dan tidak memperluas pembatasan bahan baku,” ujarBahlil.

“Apa perintah pak Presiden? ‘Mas Bahlil lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh IMF,'” lanjutnya.

Indonesia tercatat memiliki peran penting dalam penyediaan nikel di dunia. RI tercatat menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar dunia.

Berdasarkan Booklet Nikel 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan nikel RI mencapai 72 juta ton nikel. Total cadangan ini mencakup cadangan nikel kadar rendah (limonite) dan nikel kadar tinggi (saprolit).

Data tersebut menunjukkan besar cadangan 72 juta ton ini merupakan 52 persen dari total cadangan nikel dunia, yakni sebesar 140 juta ton.

(frl/ugo)

[Gambas:Video CNN]