Luhut Bersuara Keras soal Negara Maju dan Lembaga Dunia Atur Ekspor RI

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan bersuara keras soal intervensi dan komentar sejumlah negara dan lembaga internasional atas kebijakan hilirisasi mineral yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Ia tak ingin ada negara dan lembaga yang mengatur kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan membawa Indonesia dan rakyatnya maju.

“Kita harus berani melawan hal-hal yang (merugikan Indonesia). (Hilirisasi) perlu untuk keuntungan generasi yang akan datang. Kita jangan jadi, maaf kalau saya katakan, didikte oleh negara maju, kok mereka yang mengatur kita,” ucap Luhut melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (6/7).

[Gambas:Instagram]

Ia mengatakan negara maju sudah berpuluh-puluh tahun mengeruk keuntungan dari Indonesia dengan membeli mineral mentah dari nusantara. Itu katanya, sangat menguntungkan mereka.

Saat ini katanya, Indonesia sudah berbenah. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengolah bahan mentah di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah yang menguntungkan untuk rakyat.

“Jadi kalian (anak muda) harus berani juga mengatakan ‘Hey ini Indonesia baru, ini Indonesia maju.’, karena kita harus kompak soal itu semua, jadi jangan boleh kita diatur-atur negara lain,” pesan Luhut.

Pemerintah memang tengah melakukan hilirisasi beberapa mineral di dalam negeri. Salah satunya, nikel. Agar tujuan itu bisa tercapai, pemerintah melarang ekspor nikel mentah sejak beberapa tahun lagi.

Presiden Jokowi mengatakan larangan ekspor telah memberikan manfaat besar ke ekonomi Indonesia. Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US$1,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US$20,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Namun, baru beberapa tahun dijalankan, kebijakan hilirisasi mineral mentah oleh Indonesia diprotes oleh negara maju dan lembaga internasional. Terbaru, Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

“Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain,” tulis laporan tersebut.

IMF menyebut hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

(mrh/agt)